Musrenbang RKPD 2027: Strategi Pontianak Atasi Macet dan Banjir di Tengah Efisiensi

JurnalKhatulistiwa.com – Pemerintah Kota Pontianak menjadikan Musrenbang RKPD Tahun 2027 sebagai momentum penting untuk mengevaluasi capaian sekaligus merumuskan arah kebijakan masa depan. Forum ini menjadi dasar dalam menyusun program strategis pembangunan kota.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar rutinitas administratif belaka. Menurutnya, ajang ini sangat krusial agar perencanaan pembangunan lebih terarah dan memberikan hasil yang nyata bagi warga.

“Musrenbang ini menjadi ajang evaluasi sekaligus perencanaan. Supaya pembangunan lebih terarah dan memberikan hasil nyata,” ujar Edi Kamtono pada Kamis (2/4/2026) di Aula Sultan Syarif Alkadrie.

Tantangan Pendapatan Daerah dan Lonjakan Kendaraan Bermotor

Dalam periode ini, Pemerintah Kota menghadapi tantangan efisiensi anggaran akibat perubahan regulasi pusat. Salah satu sektor yang terdampak signifikan adalah penurunan pajak parkir serta pembebasan sejumlah retribusi daerah.

Sektor transportasi juga menjadi perhatian serius karena pertumbuhan jumlah kendaraan yang sangat pesat. Saat ini, tercatat ada sekitar 844 ribu unit sepeda motor yang memadati jalanan Kota Pontianak setiap harinya.

“Kondisi ini tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang terbatas, sehingga memicu kemacetan di sejumlah titik,” tutur Edi menjelaskan urgensi penataan infrastruktur jalan di masa mendatang.

Solusi Infrastruktur: Flyover hingga Pengendalian Banjir Terpadu

Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah terus mendorong pembangunan flyover dan duplikasi Jembatan Kapuas III. Penataan geometrik persimpangan juga akan dilakukan mulai tahun 2026 untuk mengurai titik-titik kemacetan parah.

Terkait masalah banjir, Pemkot Pontianak berencana membangun outer ring kanal sebagai sistem pengendalian air terpadu. Untuk jangka pendek, optimalisasi drainase dan pengadaan pompa mobile terus digencarkan di wilayah rawan.

Selain infrastruktur fisik, pengelolaan sampah kini mulai diarahkan pada sistem sanitary landfill. Target utamanya adalah meraih penghargaan Adipura dengan mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif dan produk turunan lainnya.

Harapan DPRD dan Sinergi Pembangunan Kalimantan Barat

Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, meminta agar pemerintah lebih fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menyarankan agar kegiatan yang bersifat seremonial dikurangi demi efisiensi anggaran daerah.

Dukungan juga datang dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, yang mengapresiasi tingginya IPM Kota Pontianak yang mencapai angka 82,8. Capaian ini merupakan yang tertinggi di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

“Pembangunan di Pontianak harus dilakukan secara lebih terarah, disiplin, dan fokus pada program prioritas,” tegas Harisson. Sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama kemajuan Kota Pontianak di masa depan.