Selesaikan Isu Kelangkaan dan Praktik BBM, Kapolresta Pontianak Gelar Rakor Bersama Pertamina, SPBU, dan Asosiasi Transportasi

 JURNALKHATULISTIWA.COM_PONTIANAK– Senin 26/10/2026  kemarin dipimpin Kapolresta Kota Pontianak Kombes Pol. Endang Tri Purwanto, S.I.K., M.Si., Menanggapi berbagai isu hangat yang berkembang di tengah masyarakat terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), antrean panjang, ketidak sesuaian harga, hingga kabar adanya keharusan masuk grup tertentu untuk mengisi BBM, Kapolresta Pontianak Kombes Pol. Endang Tri Purwanto, S.I.K., M.Si. memimpin langsung rapat koordinasi lintas sektor.

Rakor yang berlangsung di Mapolresta Pontianak ini menghadirkan perwakilan PT Pertamina Patra Niaga, para pemilik dan pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), serta unsur asosiasi transportasi dan logistik seperti Organda, Aptrindo, dan ALFI/ILFA. Pertemuan ini digelar untuk mendengarkan klarifikasi dari seluruh pihak sekaligus merumuskan solusi konkret atas persoalan distribusi BBM di Kota Pontianak.

Klarifikasi dari Pihak SPBU
Menanggapi isu miring yang beredar, pihak pengelola SPBU penyalur BBM subsidi jenis Solar memberikan klarifikasi. Mereka menegaskan bahwa penyaluran BBM selama ini telah dilakukan sesuai dengan harga yang diatur. Terkait isu keharusan menggunakan grup tertentu untuk mengisi BBM, pihak SPBU memastikan tidak ada aturan internal semacam itu.

Selain itu, pihak SPBU menyampaikan bahwa tidak ada aturan internal yang membatasi pengisian jumlah tangki sepeda motor secara sembarangan, namun mereka berharap adanya aturan dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang memberikan regulasi terhadap pembatasan pengisian Pertalite, khususnya bagi sepeda motor yang terkadang kapasitas tangkinya tidak sesuai dengan standar pabrikan.

Penjelasan dan Langkah Asosiasi Transportasi (Organda, Aptrindo, ALFI/ILFA)
Dari pihak asosiasi, Organda, Aptrindo, dan ALFI/ILFA menjelaskan bahwa adanya kenaikan harga pengisian di lapangan didasari oleh aturan penggandengan (bundling) antara BBM subsidi dengan BBM non-subsidi jenis Dex. Asosiasi menyampaikan bentuk kerja sama terhadap SPBU atas dasar permintaan yang disesuaikan dengan kebutuhan logistik, mengingat sektor ini menjadi dominan utama penggerak perekonomian Kalimantan Barat.

Asosiasi juga aktif berkoordinasi dan mengatur waktu pengisian bagi para anggotanya agar tidak terjadi penumpukan pada jam-jam tertentu, sehingga asosiasi dapat berfungsi sebagai jembatan atau penghubung antara para sopir dengan aturan antrian yang berpotensi mengganggu aktivitas di jalan raya. Dalam kesempatan tersebut,

Dharma selaku Ketua Asosiasi Forwarder ALFI/ILFA turut menambahkan masukan agar pengisian di daerah vital atau kawasan pelabuhan dapat dikoordinasikan di beberapa titik SPBU dalam pengisian BBM Solar subsidi guna mengurai antrian di gertak 1.

Sementara itu, Al-Amin selaku Ketua Aptrindo meminta petunjuk kepada pihak terkait terhadap permasalahan yang kerap terjadi setiap tahunnya khususnya terkait penggunaan BBM subsidi, agar ke depannya tidak ada pihak manapun yang di kambinghitamkan dan BBM subsidi ini benar-benar dipergunakan sesuai peruntukannya.

Arahan Kapolresta Pontianak
Dalam arahannya, Kapolresta Pontianak Kombes Pol. Endang Tri Purwanto, S.I.K., M.Si. menyampaikan bahwa distribusi BBM subsidi harus dapat disalurkan dengan baik kepada masyarakat umum. Beliau mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama dalam menyelesaikan polemik yang terjadi saat ini.

Harapan dan Komitmen Bersama
Sebagai penutup, Kapolresta Pontianak berharap para pengusaha SPBU dapat berkomitmen penuh dalam pendistribusian BBM subsidi sesuai Aturan / sesuia Barcode yang ditentukan oleh Pertamina, serta menyambut baik rencana aturan pembatasan pengisian BBM Pertalite khusus sepeda motor yang dibuat oleh Pemda.

Senada dengan hal tersebut, Widhi Tri Adhi Hidayat sebagai Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga menyampaikan optimisme bahwa melalui koordinasi ini, penyaluran BBM subsidi ke depannya akan menjadi lancar tanpa adanya hambatan di lapangan.