Krisis BBM Terus Berulang di Kalbar, Fery Setiawan Desak Aparat Usut Tuntas Permainan Distribusi

Jurnalkhatulistiwa com_Pontianak, Kalimantan Barat – Selasa, 28 Juli 2026

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat dan memicu gelombang keluhan luas dari masyarakat. Menanggapi situasi yang makin memburuk ini, Ketua Satgas DPP Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat, Fery Setiawan, melontarkan kritik yang sangat tajam dan menuntut semua pihak terkait bekerja sungguh-sungguh mengungkap penyebab sesungguhnya di balik masalah yang terus berulang ini.

Fery menegaskan, krisis BBM yang kerap terjadi bukan lagi sekadar kendala teknis atau keterlambatan pengiriman seperti kerap dijelaskan. Kondisi ini dinilai sangat mencurigakan dan mengarah pada adanya permainan yang tidak wajar dalam rantai pasokan, sehingga harus ditelusuri hingga ke akar masalahnya tanpa ragu dan tebang pilih.

“Rakyat terpaksa mengantre berjam-jam bahkan seharian hanya demi mendapatkan jatah BBM yang merupakan hak dasarnya. Aktivitas ekonomi lumpuh, biaya angkutan melonjak, dan masyarakat kecil yang paling menderita. Kondisi semacam ini tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut. Negara harus hadir dengan tindakan nyata dan cepat, bukan hanya memberi pernyataan yang tidak menyelesaikan masalah,” tegas Fery di Pontianak hari ini.

Ia mendesak manajemen Pertamina, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh aparat penegak hukum untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan pemeriksaan mendalam terhadap sistem penyimpanan, penyaluran, hingga penjualan BBM di lapangan. Setiap temuan penyimpangan, dugaan penimbunan, pengalihan peruntukan, maupun praktik yang merugikan masyarakat harus diproses secara transparan dan dijatuhi sanksi seberat-beratnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jika benar ada oknum atau kelompok tertentu yang memainkan distribusi BBM demi keuntungan pribadi atau golongan di atas kepentingan rakyat, aparat tidak boleh ragu bertindak tegas. Jangan beri ruang sedikit pun bagi mafia yang menggerogoti hak hidup masyarakat Kalimantan Barat,” tandasnya.

Dijelaskan Fery, dampak dari ketersediaan BBM yang tidak pasti dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat: sopir angkutan umum dan pengangkut barang kehilangan pendapatan karena tidak bisa beroperasi normal, nelayan dan petani terhambat aktivitasnya sehingga hasil produksi berkurang, pelaku usaha mikro dan kecil menanggung biaya operasional yang membengkak, hingga masyarakat di daerah pedalaman dan perbatasan yang kesulitan mendapatkan pasokan karena akses terbatas.

Oleh karena itu, DPP BPM Kalimantan Barat menegaskan akan terus mengawal isu ini secara berkelanjutan dan siap mengajak elemen masyarakat lain untuk menyuarakan keadilan atas hak energi bagi seluruh warga Kalbar. Pihaknya pun meminta perhatian khusus dari Pemerintah Pusat untuk segera turun tangan langsung memulihkan pasokan dan memperbaiki sistem pengawasan di lapangan.

“Kesabaran masyarakat itu ada batasnya. Yang dibutuhkan rakyat adalah kepastian ketersediaan BBM dan harga yang terjangkau, bukan alasan yang itu-itu saja. Kalimantan Barat tidak boleh terus-menerus menjadi daerah langganan krisis BBM. Sudah saatnya persoalan ini diselesaikan secara tuntas dan permanen demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kalimantan Barat,” tutup Fery Setiawan.

Rekomendasi Langkah Penyelesaian dan Solusi Nyata

Berdasarkan situasi yang terjadi, DPP BPM Kalimantan Barat mengajukan sejumlah solusi konkret yang dapat segera diterapkan oleh pihak berwenang:

1. Penyelidikan dan Penindakan Tegas
Aparat kepolisian dan lembaga pengawasan segera membuka kasus dugaan penyimpangan distribusi BBM, melakukan pemeriksaan terhadap catatan pengiriman, stok gudang, dan laporan penjualan di setiap titik penyaluran untuk membongkar praktik penimbunan maupun pengalihan BBM subsidi ke jalur tidak resmi.

2. Perbaiki Sistem Pengawasan Terpadu
Pertamina bersama BPH Migas dan Dinas Perdagangan daerah membentuk tim pemantau harian yang bergerak ke lapangan, memanfaatkan sistem pelaporan digital agar aliran BBM dari terminal hingga SPBU maupun pengecer dapat dipantau secara terbuka dan akuntabel.

3. Jaminan Pasokan Sesuai Kebutuhan Nyata
Melakukan pemetaan kebutuhan BBM riil di setiap wilayah Kalimantan Barat, termasuk daerah pedalaman dan perbatasan, serta menyusun jadwal pengiriman yang terjamin keteraturannya agar tidak terjadi kekosongan stok di titik-titik vital.

4. Pengaturan dan Penertiban Pelayanan
Pemerintah daerah bersama pengelola SPBU menyusun pengaturan antrean dan jam pelayanan yang lebih tertib, serta memberikan sosialisasi jelas kepada masyarakat mengenai peruntukan dan aturan pembelian BBM bersubsidi guna menghindari penumpukan kendaraan di jalan raya.

5. Mekanisme Pengaduan yang Responsif
Membuka saluran laporan yang mudah diakses masyarakat dan pelaku usaha secara langsung, dengan jaminan kerahasiaan pelapor dan tindak lanjut yang cepat terhadap setiap keluhan terkait kelangkaan maupun praktik pemalsuan peruntukan BBM.