ATASI KELANGKAAN BBM SUBSIDI, KOMISI IV DPRD KALBAR JEMBATANI PERTEMUAN 3 ASOSIASI TRANSPORTASI, BPH MIGAS, DAN PERTAMINA

JurnalKhatulistiwa.PONTIANAK 10 Juni 2026 – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Kerja (Raker) yang mempertemukan tiga asosiasi transportasi besar di Kalbar, yakni DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kalbar, Organisasi Angkutan Darat (Organda), dan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap).

Rapat kerja yang dijembatani oleh legislatif ini dihadiri langsung oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), PT Pertamina Patra Niaga, serta Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalbar. Pertemuan ini fokus mengurai benang kusut terkait minimnya kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang berdampak langsung pada operasional di lapangan.

Foto Dok. JK

Keluhan Regulasi, Pembatasan Kuota, dan Efektivitas Barcode

Dalam rapat tersebut, ketiga asosiasi menyampaikan jeritan para pelaku usaha angkutan yang selama ini menjadi ujung tombak perekonomian di Kalimantan Barat.

• GAPASDAP Kalbar: Mengemukakan bahwa regulasi yang rumit dan sistem perizinan yang berbelit membuat pengusaha angkutan air terhambat dalam mendapatkan hak BBM subsidi. Dampak dari mandeknya regulasi ini bahkan sempat memicu aksi mogok beroperasi sebelumnya.

• Aptrindo & Organda Kalbar: Menerangkan bahwa batasan volume pengisian BBM subsidi per hari saat ini sangat tidak mencukupi untuk kebutuhan mobilisasi angkutan barang dan jasa.

• Kritik Sistem Barcode & Harga: Ketua Aptrindo Kalbar, Al Amin, mempertanyakan fungsi nyata dari sistem barcode yang dikeluarkan oleh BPH Migas.

  “Apakah sistem barcode ini benar-benar berfungsi agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, atau sebenarnya hanya Sekedar untuk membatasi kuota per unit angkutan?” tegas Al Amin.

  Selain itu, forum juga menyoroti adanya disparitas harga serta perbandingan BBM subsidi dan non-subsidi di lapangan yang dinilai telah melanggar dan melebihi aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

DPRD Kalbar Soroti Praktik SPBU Nakal

Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Agus Sudarmansyah, membongkar salah satu akar masalah utama yang menyangkut moralitas penyalur di lapangan.

Menurut Agus, akar permasalahan dari karut-marut pendistribusian BBM subsidi di Kalimantan Barat saat ini tidak lepas dari keberadaan SPBU nakal yang melakukan praktik kecurangan dalam penyaluran. Hal inilah yang memicu terjadinya kebocoran kuota sehingga merugikan para pelaku usaha transportasi resmi.

foto. Dok JK

Sepakat Bentuk Satgas Khusus

Sebagai langkah konkret dan solutif, seluruh lintas sektor yang hadir dalam forum tersebut sepakat untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus.

Langkah bersama ini diharapkan dapat segera memulihkan kondisi sirkulasi logistik dan transportasi di Kalimantan Barat, mengingat sektor ini merupakan urat nadi perekonomian daerah yang berdampak langsung pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat luas.