JK.COM, MANGGAR – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRP2RKP) Kabupaten Belitung Timur (Beltim) telah menyelesaikan 80 persen program kegiatan pekerjaan fisik tahun 2023, dan ditargetkan serapan anggaran akan mencapai 90 persen di akhir tahun 2023 ini.
“Total anggaran program kegiatan di akhir tahun 2023 ini mencapai 86.9 Miliar rupiah. Jumlah itu di luar anggaran administrasi perkantoran,” ungkap Kepala DPUPRP2RKP, Idwan Fikri saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (27/12/2023).
Idwan Fikri menyatakan anggaran tersebut diperuntukkan pada program kegiatan pengelolaan sumber daya air, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, sistem air limbah, sistem drainase, penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penyelenggaraan jalan, penataan ruang hingga perumahan dan permukiman.
“Alhamdulillah semua kegiatan kita tahun ini terlaksana. Tidak ada pembatalan kegiatan, semua sudah selesai dilaksanakan,” ucapnya.
Idwan menyebut dari total anggaran kegiatan tersebut, paling banyak tersedot di program penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota yakni senilai 52.8 Miliar rupiah. Di dalamnya terdapat pekerjaan rekonstruksi jalan 22.9 Miliar rupiah dan pemeliharaan berkala jalan 9.4 Miliar rupiah.
“Kebetulan tahun ini juga ada dana strategis daerah, dari 10 yang ada di Kabupaten Beltim ini, 5 ada di DPUPRP2RKP, 4 untuk jalan dan satu untuk drainase,” jelasnya.
Walaupun hampir seluruh kegiatan di tahun 2023 ini sudah selesai, diakui Idwan, serapan anggaran DPUPRP2RKP ini tidak akan bisa mencapai 100 persen.
“Namun, kembali ditekankannya silpa bukan lantaran kegiatan tak berjalan,” tuturnya.
“Sekarang sudah 80 persen, mudah-mudahan bisa 90 persen nanti. Tak bisa serapan hampir 100 persen karena kegiatan kita memang banyak yang dilelang,” lanjutnya.
Ia menambahkan, kegiatan dengan metode lelang akan membuat silpa anggaran bertambah, namun di satu sisi akan menghemat keuangan daerah. Mengingat banyak kegiatan lelang proyek nilainya berada di bawah pagu anggaran.
“Bukan karena kegiatan kita tidak jalan ya. Paling kita dan pihak-pihak yang sudah ditunjuk untuk suvervisi mesti lebih ekstra pengawasan untuk memastikan pekerjaan yang mereka lakukan kualitasnya baik,” tutupnya. (HK01)
