Sebagai informasi, RUU itu kini jadi sorotan setelah disetujui jadi RUU inisiatif DPR, dan menuai pro-kontra lantaran mengatur soal Gubernur dan Wakil Gubernur akan ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usulan DPRD. Draft ini merupakan hasil pembahasan dalam rapat pleno Baleg DPR penyusunan RUU DKJ, Senin (4/12/2023) lalu.
Selain itu, dalam draft RUU itu, kota Jakarta nantinya ditetapkan menjadi pusat perekonomian nasional dan kawasan aglomerasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 4.
