“Terkait modernisasi RPH Halal, tentunya harus didukung dengan tersedianya fasilitas pemotongan yang sesuai, tata letak atau layout yang memperlancar alur proses pemotongan, sumber daya manusia yang kompeten termasuk pengawas dan evaluator dan instrumen kebijakan serta peraturan yang dikeluarkan pemerintah juga harus sejalan,” tukasnya
Turut hadir dalam kesempatan itu, Gubernur NTB selaku Ketua KDEKS Provinsi NTB, Pj Gubernur Banten selaku Pembina KDEKS Provinsi Banten, Gubernur Lampung selaku Ketua KDEKS Provinsi Lampung dan Pj Gubernur DKI Jakarta selaku Ketua KDEKS Provinsi DKI Jakarta. (RNC)
