“Pemerataan tenaga kesehatan sudah kronis dan lama sekali terus bergulat yang menunjukkan hingga saat ini belum ada penataan sistemik terhadap isu ini. Padahal gampang kalau pemerintah mau mengalokasikan pendanaan soal ini,” kata Iqbal seperti dikutip dari tirto.id, Kamis (1/2/2024).
Iqbal menilai, banyak dokter dan tenaga kesehatan sudah melalui proses pendidikan hingga belasan tahun. Maka, wajar masih ada yang khawatir tidak mendapatkan kesejahteraan yang pantas saat dimintai bertugas di daerah.
Seharusnya, kata dia, pemerintah dapat menjamin kesejahteraan para dokter dan tenaga kesehatan yang bertugas di seluruh Indonesia.
“Ini bisa diatasi kalau pemerintah mau memberikan insentif. Kalau pemerintah menjamin income yang sama (pada mereka) seperti dokter dan tenaga kesehatan di kota atau misalnya jaminan tingkat kesejahteraan yang baik,” jelasnya.
Masalahnya, pemerintah saat ini malah menghapus anggaran wajib kesehatan dengan disahkannya Undang-Undang Kesehatan terbaru.
UU Omnibus Law Kesehatan itu, dipandang Iqbal membuat pemerintah saat ini terkesan tidak memprioritaskan bidang kesehatan dalam agenda pemerintahan.
