Pelanggaran penyusunan APBD ini akan menjadi Bola Salju untuk mempertontonkan kinerja pemerintah Talaud tidak lagi pro rakyat tapi untuk kekuasaan seseorang. Dan bagi saya Ini harus menjadi perhatian seluruh masyarakat Talaud, seluruh pemangku kepentingan yang ada di Talaud
Salah satu indikasi yang menonjol adalah ketika ada pernyataan dari seorang staf khusus inisial JT yang mengatakan banyak media tidak berpihak pada kebenaran. Justru Ini terbalik, Pemkab Talaud yang berbohong kepada rakyat melalui DPRD. Apabila ini dilakukan pembuktian terbalik maka Sekda Talaud yang akan bertanggung jawab bersama Bupati dan Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD.
Wajar saja apabila ini menjadi perhatian masyarakat bukan cuma di Sulawesi Utara tetapi di seluruh Indonesia. Ada kesewenang-wenangan yang terjadi dalam penyusunan APBD. Yang sangat memalukan adalah membiayai seorang pengacara untuk kepentingan seorang penguasa dengan membayar lewat APBD Perubahan.
(*Nelson Sangadi)
