“Kita apresiasi langkah Dirut PT. Timah yang menyetop sementara dana kompensasi tersebut karena terindikasi tak tepat sasaran. Oleh karena itu kita menunggu waktu untuk duduk bersama dengan PT. Timah dan Mitra nya pemilik KIP. Kita mau ini diatur ulang, termasuk mendudukkan panitia KIP tersebut atas orang-orang yang memang memiliki kapasitas. Bukan mengajukan sendiri, tunjuk PH sendiri, terus bagikan dengan cara sendiri. Hasil nya sudah lihat. Sampai ramai begini. Keinginan kami adalah seluruh masyarakat Matras khususnya menerima secara optimal. Karena yang menjadi wilayah IUP nya adalah kampung kami. Jangan lagi dibuat ironis, kantong peruntukan bagi rumah ibadah, karang taruna, dana sosial malah tidak setengahnya dari alokasi para panitia dan penasehat hukumnya. Tidak benar itu. Kita mau itu dirombak, bikin yang baru dengan semangat transparansi,” terang Kepala Lingkungan Matras, Anggi Mesya panjang lebar kepada sejumlah wartawan.
Sebelumnya kisruh menyangkut dana kompensasi dana KIP di laut Matras mendadak ramai. Bermula dari terungkapnya ada jatah media dalam peruntukan dana kompensasi tersebut. Yang kemudian melebar hingga terungkap pula sejumlah ormas diduga ikut menikmati aliran dana kompensasi dampak aktivitas penebangan tersebut. Sementara di sela-sela keramaian tersebut terungkap bahwa ada 4 pos alokasi yang tak jelas kemana alirannya. Di tengah ramainya pemberitaan terkuak informasi bahwa sistem dan persentase pembagian terkesan serampangan. Bahkan warga yang (pernah) menerima aliran dana kompensasi tersebut tidak seluruhnya mencakup warga Matras.
