Sehingga, kata dia, beberapa kegiatan ekspor dan impor komoditi ataupun hasil tambang harus melalui pelabuhan yang ada di luar Provinsi Kepulauan Babel.
“Mungkin kawan-kawan dari Kemenhub bisa memberikan satu atau dua contoh BUP yang sukses dalam pengembangan perusahaan maupun perolehan profit secara ekonomi yang ada di Republik ini untuk bisa kami jadikan acuan dalam pembentukan BUP ini nantinya,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kepulauan Babel Herman Suhadi mengatakan, saat ini banyaknya BUMD yang tidak terkelola dengan baik, sehingga diperlukan masukan yang komprehensif terhadap ranperda BUP yang akan dibentuk. Sehingga untuk ke depannya BUP itu akan dapat memberikan manfaat terhadap kepentingan-kepentingan yang ada di Kepulauan Babel.
“Banyak BUMD ataupun BUMN yang tidak terkelola dengan baik dan kami tidak mau BUP ini juga akan menjadi salah satunya, untuk itu kami mohon perhatian dan sarannya dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan,” ucap Herman.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, M. Masyhud menyampaikan, terdapat dua hal yang menjadi perhatian pihaknya terkait pelabuhan.
