Ia melanjutkan, sehubungan dengan belum adanya rolemodel dari pengembangan desa wisata itu, ia khawatir ke depannya akan terjadi beberapa perubahan yang dapat berdampak pada pengembangan desa wisata terutama dalam hal kebijakan.
“Beda menteri beda kebijakan yang akan diambil, begitu pula dengan kepala daerah,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, persoalan lainnya terkait dengan pembiayaan. Di mana, untuk pengembangan desa wisata ini diperlukan anggaran yang tidak sedikit guna mendukung hingga desa wisata itu dapat berkembang dan mandiri.
Menanggapi hal itu, Direktur Standarisasi Kompetensi Kemenparekraf Titik Lestari mengatakan, Kepulauan Babel saat ini sudah ada sekitar 84 desa wisata yang tersebar di 7 Kabupaten dan 1 Kota, dan kesemuanya masuk ke dalam Jaringan Desa Wisata (Jadesta) Kemenparekraf RI. Bahkan, kata Titik, beberapa di antaranya telah masuk di dalam nominasi desa wisata terbaik serta mendapatkan penghargaan.
“Mohon desa-desa wisata yang sudah masuk dalam nominasi desa wisata terbaik untuk dijaga dan didukung seperti desa wisata tari rebo, sehingga desa wisata ini bisa menjadi desa wisata yang mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pintanya.
Menyoal rolemodel, ia pun mengakui dengan adanya perubahan kepemimpinan, baik menteri maupun kepala daerah akan berpengaruh pada perubahan kebijakan suatu instansi, sehingga berimbas juga pada pembiayaan dalam pengembangan desa wisata.
Namun, menurutnya kekhawatiran tersebut tidak perlu ditakutkan selama kebijakan itu dirasa baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
