JK.com, PANGKALPINANG – Minggu 19 Juni 2022, publik di Bangka Belitung dikagetkan dengan keputusan Penjabat (PJ) Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin. Pria kelahiran Kota Muntok Bangka Barat yang juga Direktur Jenderal Minerba ini menunjuk Thamron alias Aon, sebagai Ketua Satgas Penanganan Tambang Ilegal. Sontak berbagai WAG menjadikan keputusan Ridwan Djamaluddin sebagai perbincangan utama. Perdebatan pro dan kontra pun menjadi liar. Wajar saja, keputusan mentasbihkan Aon sebagai Ketua Satuan Tugas Penertiban Tambang Ilegal ibarat meminta raja begal menjadi ketua keamanan kampung.
Publik pun menebak-nebak, apa yang direncanakan oleh seorang Ridwan Djamaluddin. Perlu menjadi catatan bahwa ada ekspektasi besar ketika publik Babel mengetahui seorang pejabat Dirjen Minerba dipercaya menjadi PJ. Gubernur di Babel. Bukan soal secara history bahwa ada orang tuanya adalah orang dekat Bung Karno saat diasingkan di Muntok. Akan tetapi lebih kepada background Bangka Belitung yang merupakan kawasan tambang dan sedang berkecamuk dengan persoalan tambang illegal.
Redaksi sendiri sejauh ini masih melihat Ridwan Djamaluddin belum benunjukkan gebrakannya. Yang dilakukan oleh Ridwan Djamaluddin sejak awal Mei 2022 lalu, masih seputar sidak dan himbauan semata. Bisa dikatakan tak ada aksi yang cukup simbolik yang menguatkan statusnya sebagai PJ Gubernur sekaligus Dirjen Minerba, di negeri yang bergelut dengan masalah tambang illegal di belakang pekarangan rumah.
Akhir pekan kemaren, dalam sebuah rapat beragendakan pembentukan Satgas Penanganan Tambang Ilegal, atau kalau Redaksi menyingkat dengan Satgas Petai, di hadapan Kapolda Babel, Danrem Garuda Jaya dan para cukong timah kelas elit hingga juragan TI Tungau plus Bos Smelter Timah, Ridwan Djamaluddin secara simbolis menyerahkan kaus hijau bertuliskan “Stop Tambang illegal.” Ini yang kemudian menjadi bahan cibiran hingga anekdot publik. Mengingat sosok Thamron alias Aon merupakan sosok yang diidentik kan dengan urusan pertimahan, khususnya yang bau-bau illegal.
