“Ini harus menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai ini menjadi bom waktu, karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat Kepulauan Babel, khususnya yang bekerja disektor pertimahan, mulai dari penambang, hingga pekerja atau buruh di perusahaan peleburan,” sambung Caleg PPP Dapil Kabupaten Bangka itu.
Helmi mengimbau, agar proses-proses perijinan tetap bergulir, jika memang telah memenuhi prosedur. Menurut Helmi, kepastian hukum dan kepastian berinvestasi di Kepulauan Babel, pada sektor pertimahan khususnya dan sektor pertambangan umumnya harus segera ada kejelasan.
“Perijinan atau persetujuan seperti RKAB, dokumen lingkungan atau rekomendasi, jika memang sudah memenuhi prosedur dan persyaratan, seharusnya sudah harus dikeluarkan. Jangan sampai seolah ini efek dari perkara dugaan Tipikor yang sedang diusut Kejagung. Itu hal yang berbeda,” ujarnya.
