Sementara itu, anggota Constitutional and Administrative Law Society (CALS) Herdiansyah Hamzah Castro juga mengungkapkan hal senada.
Castro menyebut, pelanggaran kode etik dan sanksi terhadap Hasyim akan berdampak pada legitimasi hasil pemilu, baik Pilpres maupun Pileg.
Sebab, menurutnya, hal ini tidak hanya terkait dengan Hasyim semata, namun juga menyangkut KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu.
“Nah kalau logikanya gini, bagaimana mungkin sapu kotor itu bisa menghasilkan hasil pemilu bersih, pasti akan kotor juga kan, bayangan publik kalau penyelenggaranya busuk, tanda petik ya, penyelenggaranya kotor, otomatis hasil-hasil atau kerja-kerja yang dihasilkan juga akan menjadi pertanyaan bagi publik karena kemungkinan besar juga kotor, kan itu persepsi yang terbangun akibat sanksi pemecatan terhadap Hasyim Asy’ari,” tuturnya.
Castro pun menyoroti soal uji kelayakan dan kepatutan anggota KPU yang dilakukan di Komisi I DPR RI. Menurutnya, hal ini membuka ruang terjadinya transaksi kepentingan, termasuk politik.
“Yang jadi problem sebenarnya kan adalah kanal uji kelayakannya, fit and proper-nya kan dilakukan di DPR, nah itu yang bagi kami kalau teman-teman hukum tata negara selalu menyebut bahwa KPU ini jenis kelaminnya adalah lembaga semi politik,” tuturnya.
Castro berpendapat hal ini harus diubah, dan perlu dibuat sebuah formula khusus terkait proses pemilihan anggota KPU.
“Mesti dibuatkan formulasi yang lebih tepat untuk menghindari politisasi dan sifat transaksional ketika proses pemilihan,” ujarnya.
Castro juga mengingatkan soal moralitas dan etika para penyelenggara pemilu. Sebab, setiap pelaksanaan aturan hukum harus berpegang pada moralitas dan etika.
“Di dalam hukum ada istilah law without morality useless, enggak ada gunanya, meskipun teman-teman mengatakan kita taat terhadap hukum, kita mematuhi hukum, punya rambu-rambu hukum, tapi kalau kita tidak taat terhadap etik, tidak taat terhadap moralitas, ya enggak ada gunanya, yang terjadi ya seperti kasusnya Hasyim ini,” tutur Castro.
“Makanya menurut saya, paling penting bagi teman-teman penyelenggara Pemilu, dia juga mesti punya prinsip, punya karakter, punya moralitas, punya etik yang betul-betul bisa membentengi dirinya dari perbuatan-perbuatan semacam apa yang dilalukan Hasyim Asy’ari,” pungkasnya.
Cek berita update lainnya di Google News. Pastikan kamu sudah punya aplikasinya ya.
