Sekadar informasi, realisasi PNBP Jasa Kepelabuhanan tahun 2020 mencapai Rp 2,2 triliun, tahun 2021 Rp 2,4 triliun, tahun 2022 Rp 2,6 triliun, dan tahun 2023 Rp 2,9 triliun. Kemudian, realisasi PNBP Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran tahun 2020 mencapai Rp 573 miliar, tahun 2021 Rp 605 miliar, tahun 2022 Rp 695 miliar, dan tahun 2023 Rp 738 miliar. Sedangkan realisasi PNBP Jasa Konsesi pada tahun 2020 mencapai Rp 491 miliar, tahun 2021 Rp 540 miliar, tahun 2022 Rp 672 miliar, dan tahun 2023 Rp 697 miliar.
Selain Inaportnet, ada pula aplikasi Siperkapal (Sistem Perawatan dan Pemeliharaan Kapal), Sijuka (Sistem Pengajuan Perizinan Kapal Asing), Simlala (Sistem Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut), Sitolaut (Sistem informasi Tol Laut), dan SiPerintis (Sistem Pencatatan Kinerja Kapal Perintis).
Sementara di sektor transportasi udara, Direktorat Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) memiliki aplikasi Sidopi-Go yang berfungsi untuk memudahkan proses registrasi drone sekaligus sertifikasi pilot drone. Hingga saat ini, sudah ada 1.884 sertifikat yang terbit untuk registrasi drone dan 5.850 sertifikat untuk pilot drone.
Lebih lanjut, Adita juga memaparkan bahwa digitalisasi layanan juga diterapkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) melalui ATCS (Area Traffic Control System) untuk mengelola pergerakan arus lalu lintas di jalan nasional.
Tak ketinggalan, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenhub selaku pengawas internal pun memiliki aplikasi Simadu yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan pengaduan. Selain itu ada pula aplikasi Simarko yang merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen Risiko.
