“Maka dari itu lah kami meminta agar tata cara penyaluran dana kompensasi KIP tersebut ditata ulang dengan semangat transparansi. Jangan lagi pakai gaya lama, panitia bentuk sendiri, usul sendiri menentukan pembagian sendiri sampai tunjuk penasehat sendiri. Kita tidak ingin ada lagi yang seperti itu. Dan kita minta PT. Timah tegur itu KIP yang tidak mengindahkan tata krama,” oceh Indra Ketua RT I.
“Kita ini di Indonesia. Ada tata krama dan etika kalau masuk dan kerja apalagi mengambil sumberdaya di suatu wilayah. Ada lah permisinya, sosialisasi, kerjanya apa? mekanismenya apa? Kompensasinya bagaimana? Kalau sudah ramai nanti baru ujug ujug datang sosialisasi, janji ini janji itu. Jejak digitalnya masih banyak itu bagaimana dulu KIP itu ditolak di sini (Matras-red). Setelah pintu dibuka terus main selonong boy. Tolong ditegur itu pak Dirut Timah,” tambahnya.
