JK.Com,Bolsel – Musim penghujan telah tiba, kabar tentang bencana dipelosok negeri mulai menghiasi setiap headline berita di surat kabar TV maupun Radio.
Kesedihan lagi-lagi menghanyut dihati para warga di Desa Tobayagan Selatan,Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).
Setiap musim penghujan tiba, ratusan anak dan sanak keluarga korban banjir akibat kebrutalan para pelaku Perusak lingkungan teringat kembali pada peristiwa-peristiwa banjir yang mengerikan lalu.
Desa Tobayagan Selatan yang berada tidak begitu jauh dengan areal Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) mulai populer dikenal dengan Hutan Produksi Tanpa Batas oleh warga setempat, karena tak hentinya sumberdaya alam dikeruk tanpa batas, tanpa mau tahu akan dampak kerusakan yang begitu nyata.
Bukan lagi tentang seberapa banyak Logam emas yang akan dibawah ‘Penjajah era milenial’ demikian istilah warga, bukan lagi persoalan berapa banyak kerugian negara yang ditimbulkan akibat ulah serakah yang dimainkan oleh para aktor yang begitu rapi sehingga tak kunjung terungkap, ketus warga yang mengaku tak lagi peduli dengan istilah IPPKH,PNBP,AMDAL atau apalah istilah lain yang seolah menjadi pernak pernik regulasi.
Keinginan yang sederhana, adalah harapan hidup yang layak dan berkeadilan, rasa adil memperoleh aman, nyaman dan tentram tanpa harus dibayang bayangi bencana besar dikemudian hari.
“Jangan tunggu kampung ini musnah baru, sibuk mencari dalang dibalik permainan wayang,”sindir warga.
Meski tak bisa dipungkiri usaha mengais rezeki dengan bertambang dengan bermodalkan alat tradisional sudah merupakan tradisi turun temurun, bahkan dihampir semua tempat di Bolaang Mongondow Raya ini, yang memang dikenal kaya akan hasil bumi berupa emas, yang tak heran kalau Daerah BMR memang menjadi sasaran para Investor.
Namun hasrat serakah yang rakus akan kaya, akhirnya mengerus sumber daya dengan masifnya, alat – alat berat dikirim merusak lahan hutan guna kepentingan segelintir orang dan kelompok.
Akan bertahan berapa lamakah Hutan di Bolsel? tanya warga kesal bercampur sedih.
Upaya Pemerintah dan APH tak jua kunjung membuat mereka reda, justru sebaliknya semakin meradang.
Akibatnya warga sendiri ingin mengungkap dan membuktikan, mulai dari dokumentasi alat berat Eksavator yang beraktivitas hingga tempat disembunyikan alat tersebut paska operasi selesai, terus diupayakan warga untuk disimpan sebagai bukti adanya pelanggaran atau kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Ren (bukan nama sebenarnya), belum lama ini menuturkan sempat terjadi salah paham dengan pihak APH, namun katanya mereka yang berjumlah sekitar 18 orang sebenarnya ingin mengamankan barang bukti otentik, berupa Karbon penyerap butiran emas yang digunakan pelaku PETI di bak kolam rendaman, tak bisa menahan katanya karena tepat berada di simpang 3 Desa Matandoi akses jalan menuju lokasi PETI, lansung di sita oleh pihak kepolisian setempat.
Sayangnya keterangan ini kebenaranya belum dapat dipastikan, upaya konfirmasi dengan pihak Polres Bolsel belum berbuah hasil ketika dihubungi lewat pesan Whatsapp (WA) pribadi milik Kasat Reskrim dan Kapolres Bolsel.
Selain itu, bicara tentang PETI Pemda Bolsel dan Pemprov Sulut harus tanggap dengan persoalan dan desakan masyarakat, Pasalnya menurut Penggiat Anti Korupsi Yakin Paputungan, kepada Jurnalkathulistiwa.com, fakta aktifitas peti sudah semakin meluas di wilayah hulu sungai Tobayagan, Kecamatan Pinolosian Tengah dan wilayah hulu sungai Dumagin, Kecamatan Pinolosian Timur.
Namun ketus Penggiat Anti Korupsi tersebut bahwa pihak PT.JRBM pun memiliki andil dalam pembiaran Peti.
Sehingga ia berharap Kemenhut RI seharusnya bisa mengevaluasi kepatuhàn manajemen PT.JRBM dalam mengamankan wilayah kontrak karya.
“Kami menduga laporan pengawasan internal dan vertikal di manipulasi untuk mengelabui pemerintahn jokowi,”ujar Yakin.
Kemenhut dan kementrian ESDM di minta melakukan audit investigasi pelanggaran PT.JRBM dan peran Bupati Bolsel dalam pemberian rekomendasi pengurusan ijin pertambangan sehingga membuat pihak pengusaha berani melakukan tahapan produksi meski belum mengantongi ijin resmi.
“Begitupun dengan DPRD Bolsel dalam agenda RDP dengan para pelaku ilegal mining, adalah bukti telah terjadi koordinasi sesat yg terindikasi untuk mendapatkan kontribusi uang haram dari para cukong PETI,”tegasnya.
Sampai dengan berita ini terbit, informasi yang berhasil diperoleh media ini, siang ini masyarakat akan mengadakan aksi unjuk rasa di sekitar Gedung Bupati dan DPR Bolsel.(345)
