“Bukan keuntungan sehari yang merugikan untuk selamanya,”tambahnya.
Akibat rencana tersebut, ia pun berjanji bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam dalam menyikapi hal ini, bahkan akan ada aksi masa untuk memperjuangkan kepentingan jalan pertanian Kotabunan-Panang yang akan dijual atau ditukar oleh pemerintah kepada perusahaan.
“Bukan pihak eksekutif ataupun legislatif yang sakit telinga mendengar bisingnya alat-alat perusahan. Bukan pula mereka yang setiap saat termakan debu setiap hari akibat kendaraan perusahan,”singgungya seraya mengingatkan bahwa alasan itulah sehingga ia menegaskan mereka tidak punya hak untuk menjual jalan yang ada di Kotabunan
Hal ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat, terutama bagi para petani katanya yang mengandalkan jalan-jalan pertanian sebagai akses mereka. Jika jalan tersebut beralih ke tangan perusahaan tambang, petani akan kehilangan akses yang vital bagi keberlangsungan usaha mereka.
Penggunaan dana desa seharusnya difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat desa, termasuk pembangunan dan pemeliharaan jalan-jalan pertanian.
Masyarakat berharap pemerintah akan mempertimbangkan dengan seksama konsekuensi dari tindakan ini.
“Penting untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan aset desa, termasuk jalan pertanian, bukan semata-mata kepentingan perusahaan,”Pungkas Bayu, Aktivis yang selama cukup berperan aktif dalam mengawal kebijakan dilingkar tambang PT.ASA (Bas)
