“Kami telah menyampaikan hal ini kepada pihak desa dan saat ini pemerintah desa sedang mengambil langkah-langkah sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ungkapnya.
Namun, jalan desa yang selama ini menjadi akses jalan pertanian bagi masyarakat Kotabunan Barat mendapat kritik dari sejumlah warga.
Bayu Damopolii, seorang tokoh pemuda dan aktivis lingkar tambang, mengatakan bahwa menurutnya sangat keliru jika pemerintah desa, pemerintah daerah, atau stakeholder terkait memberikan isyarat kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat.
Menurutnya, keinginan PT.ASA untuk mendapatkan hak akses penuh terhadap jalan-jalan pertanian ini penuh dengan intrik politik dan bertentangan dengan Permendes No 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa.
“Padahal siap ataupun tidak pihak perusahan wajib membangun jalan baru sebagai akses masyarakat dan akses mereka sendiri, bukan malah memanfaatkan jalan yang sudah ada sebagai akses utama mereka dan tidak membayar bea apapun,” Tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa tidak boleh dengan alasan membangun akses jalan baru untuk setiap desa yang memiliki jalan pertanian yang dibangun dengan dana desa, tim-tim yang dibentuk hanya sebagai legal formal untuk memuluskan kepentingan yang tidak menguntungkan tersebut.
“Seharusnya pihak perusahaan wajib membangun jalan baru sebagai akses masyarakat dan akses mereka sendiri, bukan memanfaatkan jalan yang sudah ada sebagai akses utama mereka tanpa membayar bea apapun,”tegasnya.
Menurut Bayu, lebih baik jalan-jalan pertanian tersebut disewakan kepada perusahaan selama mereka beroperasi di wilayah ini. Penghasilan dari penyewaan jalan tersebut dapat
menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi Pemdes dan Pemda Kabupaten Boltim.
