Melalui pansus stabilitas harga TBS sawit dan izin perkebunan sawit, DPRD Bangka Belitung berharap polemik yang terjadi dapat diminimalisir.
“Melalui pansus apa yang tidak benar akan kami benahi, apa yang kurang akan kami perintahkan cukupkan agar mereka bisa memberikan hak-hak masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Stabilitas Harga TBS Sawit dan Izin Perkebunan Sawit DPRD Babel, Eka Budiartha, mengatakan polemik yang terjadi dikarenakan, faktor perusahaan sawit yang tidak mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
