JK.COM, PANGKALPINANG – Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Beliadi, menyebut keberadaan Pansus Stabilitas Harga TBS Sawit DPRD Babel, agar meningkatkan pengawasan terhadap kewajiban perusahaan investasi perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat.
Hal itu diungkapkannya, menanggapi terjadinya kisruh sengketa dan polemik perkebunan sawit di Bangka Belitung.
“Hampir seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit itu, tidak terpenuhi plasma 20 persen. Pengamatan banyak hak masyarakat yang terabaikan dan tidak terpenuhi, sehingga kami sepakat membentuk pansus dan sekarang sedang bekerja,” ungkap Beliadi, Senin (9/10/2023).
