“Ini menjadi atensi yang penting bagi kami, karena menyangkut kesejahteraan rakyat khususnya petani. Intinya penetapan harga di Belitung itu merugikan petani. Oleh karena itu ini kita dorong supaya diseragamkan,” tambah Silvana.
Sementara, itu Ahmad Yani Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Babel, yang memimpin rapat koordinasi bersama Komisi II DPRD Belitung mengatakan, bahwa Pemprov Babel menyambut baik masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Belitung terkait masalah harga TBS kelapa sawit tersebut.
Lebih lanjut Ahmad Yani mengungkapkan, ada banyak penyebab terjadinya disparitas harga TBS di Belitung, jika dibandingkan dengan harga TBS di Bangka. Ia menyebutkan, terbatasnya jumlah pabrik kepala Sawit di Belitung, menjadi salah satu pemicu terjadinya disparitas harga.
