“Isu seperti itu harus dimasukkan dalam rekomendasi KLHS, sehingga nantinya dapat dilakukan perubahan kawasan,” ungkapnya.
Dijelaskannya berdasarkan regulasi yang ada dalam penyusunan RTRW Provinsi harus dilengkapi dengan dokumen KLHS. Dimana KLHS nanti harus memproyeksikan isu yang ada di matra darat ataupun laut. Begitupula dengan perencanaan tata ruang harus memastikan, bahwa prinsip keberlanjutan dapat lebih diutamakan.
“Ada enam hal yang harus kita jaga keberlanjutannya, yaitu udara, air, lahan, keanekaragaman hayati, laut, keselamatan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
KLHS menjadi unsur penting dalam menyusun rencana program tata ruang wilayah kedepannya. Yang mana dukungan KLHS harus mampu memberikan rekomendasi terhadap kebijakan rencana program. KLHS juga sekaligus sebagai pengaman lingkungan dalam mendukung aspek keberlanjutan.
